Alusi Tamrian, mediatifatanimbar.id – Proses penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sementara berlangsung di Kepulauan Tanimbar sejauh ini berjalan aman dan lancar, meskipun terkadang ditemui beberapa masalah yang patut juga menjadi perhatian.
Yulianus Manesin Kelbulan alias Jeli, Pendamping PKH di Kecamatan Kormomolin desa Meyano Das, Kilmasa, Lumasebu Alusi Tamrian, kepada wartawan media ini mengungkapkan beberapa fakta lapangan terkait proses penyaluran bansos PKH, Rabu (9/7/2025).
Sekitar 56 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi tanggung jawab Jeli di 4 desa tersebut untuk melakukan pengawasan penyaluran.
“Desa Meyano Das sebanyak 25 KPM, Kilmasa, 15 KPM, Lumasebu 8 KPM dan di desa Alusi Tamrian sebanyak 8 KPM,” jelasnya.
Tugas utama yang harus dilakukan adalah pengawasan untuk memastikan bahwa penyalauran tetap sasaran.
“Penyaluran harus tetap pada KPM sesuai dengan data bayar. Kelengkapan administrasi seperti KTP dan Kartu Keluarga harus valid serta jumlah bantuan yang diperoleh harus sesuai yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, setelah kurang lebih 2 hari penyaluran berlangsung, semua berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan kendala berarti.
“Meskipun jangkauan antar desa cukup jauh, tapi sejauh ini semua berjalan cukup lancar,” katanya.
Ada kendala yang umumnya terjadi adalah permasalahan jaringan yang terkadang sedikit menghambat lancarnya proses salur.
“Kendala jaringan internet dan penerangan terkadang terjadi. Kalau listrik padam, pasti berdampak pada jaringan internet sehingga berpengaruh juga pada proses penyaluran. Namun hal demikian tidak berlangsung dalam waktu yang lama,” ungkapnya.
Sebagai pendamping sosial yang sudah menekuni pekerjaan ini sekitar 6 tahun, dirinya berharap, bansos yang diterima warga digunakan dengan semestinya.
“Bansos tentu menjadi tambahan penghasilan warga penerima. Harus digunakan dengan baik, sebisa mungkin diolah menjadi modal usaha kecil-kecilan untuk mendorong kesejahteraan keluarga,” imbaunya.
Menurut penyampaiannya, dirinya meminta perhatian pemerintah untuk mendorong jumlah pendamping PKH di Tanimbar.
“83 desa, 10 kecamatan dan kondisi geografis Tanimbar tentu menjadi kendala mendasar. Jumlah pendamping PKH yang hanya sekitar 20-an orang tentu tidak maksimal. Mewakili rekan-rekan pendamping, kami meminta agar diupayakan penambahan pendamping PKH di Tanimbar,” tutupnya.
(TT-03)
