Pemkab Tanimbar Siap Bangun Irigasi di 11 Desa Senilai Rp76 M Melalui SIPURI

Saumlaki, mediatifatanimbar.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pengusulan Irigasi (SIPURI) untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi demi mendukung swasembada pangan. 

Tahun ini, sebanyak 11 desa di sejumlah kecamatan akan mendapat pembangunan irigasi dengan total pagu anggaran Rp76 miliar melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Arnold P. Sabono, AP, menjelaskan bahwa usulan pembangunan irigasi telah diajukan untuk 27 desa. Namun, hasil verifikasi nasional menyetujui penanganan di 11 desa pada tahun ini, sementara 16 desa lainnya akan diusulkan kembali untuk pendanaan Inpres dan APBN 2026.

“Pelaksanaan untuk 11 desa ini akan dimulai bulan depan, setelah verifikasi nasional pada 13 Agustus 2025 selesai,” ujarnya di Saumlaki (9/8/2025).

Sasaran program ini mencakup sejumlah kecamatan di Pulau Selaru, Yamdena, Larat, Fordata, dan Seira. Seluruhnya difokuskan untuk irigasi sawah ladang, dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Petrus Kelbulan, ST, menambahkan, luas lahan yang akan diairi melalui program ini mencapai 650 hektare, dengan target meningkatkan musim tanam dari semula satu kali menjadi dua kali dalam setahun.

Petrus Kelbulan menjelaskan, SIPURI adalah aplikasi daring yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan didukung oleh Bappenas serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah mengajukan usulan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara transparan, akuntabel, dan cepat, menggantikan mekanisme manual sebelumnya.

Menurut dia, Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai mengenal SIPURI sejak sosialisasi pada 9 Mei 2025. Dalam pengelolaan dan penginputan data, Bidang SDA bekerja sama dengan Bappeda dan Dinas Pertanian, serta didukung Balai Wilayah Sungai Maluku.

Pemkab menargetkan pembangunan irigasi minimal di 15 desa setiap tahun. Jika target ini tercapai, maka dalam lima tahun sebanyak 71 desa (sekitar 88,75% dari total 80 desa) dapat terlayani jaringan irigasi.

“Program ini nilainya besar dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu kami mengimbau pemerintah desa dan para petani menjaga dan merawat fasilitas yang dibangun,” tegasnya.

Dikatakan pula, bahwa program SIPURI di Tanimbar mendapat dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati, serta Kementerian PUPR. Meski demikian, tantangan terbesar adalah kesiapan lahan dan ketekunan petani dalam mengelola lahan yang telah diairi.

Pekan lalu, Wakil Bupati menyambut kedatangan tim Geolistrik dari Balai Air Tanah Bandung dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku yang datang ke Tanimbar untuk melakukan survei geolistrik. Survei geolistrik ini dilakukan untuk mendukung Program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Geolistrik di sini adalah metode survei bawah tanah yang menggunakan aliran listrik untuk mengetahui kondisi dan keberadaan air tanah, yang sangat penting untuk memastikan kelayakan dan perencanaan jaringan irigasi.

Petrus menggarisbawahi, jika dana yang diterima melalui Inpres ini jauh lebih besar dibandingkan sumber lain seperti DAK. 

“Bayangkan, tahun ini kita dapat Rp76 miliar hanya untuk irigasi. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

(TT-01)