Pramusdes Desa Kelaan Tandai Awal Penyusunan RKPDes Tahun 2026

Kelaan, mediatifatanimbar.id – Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelaan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menggelar Pra Musyawarah Desa (Pramusdes) pada Rabu, 9 Juli 2025, sebagai langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. 

Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa dan melibatkan berbagai unsur masyarakat sesuai amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dalam forum ini, BPD Desa Kelaan memimpin proses penggalian gagasan dari masyarakat melalui pokok-pokok pikiran yang dihimpun dari tingkat RT/RW dan 14 unsur perwakilan masyarakat desa. 

Proses ini bertujuan untuk merumuskan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Tahunan mendatang.

Ketua BPD Desa Kelaan bapak poli Loli, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan desa. 

“Penggalian gagasan bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan jembatan antara kebutuhan warga dan arah kebijakan pembangunan desa. Kami ingin setiap pokok pikiran masyarakat terserap dan dipertimbangkan secara serius,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara BPD dan Pemerintah Desa menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan yang selaras dengan RPJMDes Kepala Desa dan program prioritas dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pramusdes ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan arahan dan masukan, yakni Hermes Sianressy, SH – perwakilan dari pemerintah Kecamatan Tanimbar Utara, yang menekankan pentingnya tertib administrasi dalam penyusunan dokumen RKPDes. Henrison Baulu, S.Pd., M.Pd. – dari unsur Pemerintah Desa, yang mengajak peserta forum untuk memperhatikan kesinambungan program jangka menengah dan tahunan.

Kemudian, Selwanus Kelmaskosu – unsur BPD yang menguraikan mekanisme penyelarasan antara aspirasi masyarakat dan visi pembangunan desa, Mince Sabono – Pendamping Lokal Desa (PLD), yang memberikan panduan teknis tentang tahapan dan jadwal penyusunan RKPDes sesuai regulasi.

“Kita tidak boleh menyusun RKPDes secara instan. Harus ada proses partisipatif, mulai dari pramusdes, musdes penggalian gagasan, hingga validasi dokumen akhir yang akan menjadi dasar penganggaran tahun berikutnya,” kata Henrison.

Kegiatan ini juga ditandai dengan peran aktif dua personel BPD: Michael P. Balok sebagai pembawa materi dan Lodia W. Lololuan sebagai notulis. 

Keduanya memastikan dokumentasi hasil pramusdes berjalan rapi sebagai bahan Musdes Tahunan yang direncanakan berlangsung pada Juli–Agustus 2025.

Musdes Tahunan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di desa, yang akan menetapkan RKPDes dan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2026.

(TT-11)