Saumlaki, mediatifatanimbar.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan tujuh isu strategis yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, dalam sambutannya pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang berlangsung di Saumlaki, Selasa (6/5/2025).
Tujuh isu strategis yang dimaksud meliputi: (1) Pemerataan infrastruktur wilayah; (2) Pengentasan kemiskinan, pengangguran terbuka, dan peningkatan pendapatan masyarakat; (3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; (4) Penguatan sumber daya manusia; (5) Penegakan ketentraman, ketertiban serta pelestarian budaya; (6) Kemandirian keuangan daerah; dan (7) Tata kelola pemerintahan.
Musrenbang RKPD 2026 disebut sebagai forum penting yang menyatukan kelompok kepentingan di tingkat kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD), guna menjamin sinergi antara visi, misi, tujuan, hingga program dan kegiatan pembangunan.
“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Tanimbar Maju” ditetapkan sebagai tema pembangunan daerah tahun 2026.
Menurut Bupati, tema ini dijabarkan ke dalam lima prioritas utama, yaitu penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pelestarian lingkungan, serta keharmonisan sosial.
Dalam forum yang berlangsung di Saumlaki tersebut, Bupati Ricky menekankan agar seluruh pimpinan OPD beserta staf perencana menghadiri kegiatan hingga selesai.
Ia juga meminta agar setiap usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan diputuskan sumber pembiayaannya secara jelas, baik dari DAK, DAU, APBD Provinsi, maupun APBN.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa visi besar “Tanimbar Maju” hanya dapat tercapai melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan langkah nyata dalam memanfaatkan setiap peluang pembangunan.
“Kita tidak boleh menunda. Menunda berarti menghambat kesejahteraan rakyat,” pungkas Bupati Ricky Jauwerissa.
(TT-04)
