Berita Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Saumlaki, mediatifatanimbar.id-
Kunjungan Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa waktu lalu, memberikan angin segar bagi daerah Tanimbar yang sudah “Kanker.” Ungkap salah seorang aktifis muda dari Lembaga Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kepulauan Tanimbar, kepada wartawan media Kamis 14/4/2023
Menurut dia, Kedatangan KPK di Kabupaten yang berjuluk bumi duan lolat ini, membuat dirinya sangat lega. Pada tanggal 21 Oktober 2021, sudah pernah melakukan AKSI KEPRIHATINAN
bertempat di Trotoar Taman Kota Saumlaki.
Aksi tersebut merupakan salah satu aksi kami yang sangat menentang keras terkait penetapan pembayaran Utang Pihak Ke 3, yang ditetapkan secara sepihak yang dikembangkan dalam Paripurna Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022.
Di saat itu, dirinya menilai bahwa ada Mafia Anggaran di daerah ini, sebab Penetapan tersebut tentu membuat segelintir orang tersenyum ceria tetapi banyak pihak dikorbankan, terang Anders.
“Dugaan kami benar dan secara pribadi sangat menyetujui pernyataan KPK RI yang terungkap dalam sebuah media online,https://www.ambontoday.com/kpk-ri-sebut-ada-niat-jahat-dalam-pembayaran-up3-pengusaha-di-kkt/)”
dugaaan, Adanya niat Jahat Dalam Pembayaran UP3 Pengusaha Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagaimana yang dikatakan oleh
Ketua Satuan Tugas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi V KPK RI Dian Patria bahwa, “Ada mens rea di proyek cutting” bandara yang membumi hanguskan APBD di Kepulauan Tanimbar.” terang Anders.
“Menurutnya, dugaan Mafia Anggaran tersebut sudah ada sejak lama dan mereka sudah kaya raya, dan mereka inilah yang harus bertanggung jawab baik itu dari pihak penguasa pemerintahan maupun pihak pengusaha yang terlibat di dalamnya, pinta dia segera tangkap. Karena perbuatan mereka inilah, sangat menghambat kemajuan Tanimbar, baik dari sisi pembangunan dan sosial ekonomi. tegas Aktifis muda Tanimbar Anders.
Aktivis muda Tanimbar ini berharap, jika sekelas KPK RI telah mengeluarkan pernyataan adanya “Niat Jahat” dalam proses pembayaran UP3 ini, maka bagi kami timbul pernyataan ? jangan-jangan hanya sekedar pernyataan, tetapi jika sebaliknya maka Proses dan tangkap saja. Tandas Andres.
Nilai hutang pihak ke 3 sangat fantastis dari total sekian banyak proyek, baru ditemukan pembayaran proyek cutting bandara senilai 9 miliar dan masih ada beberapa proyek lagi yang antri dalam daftar hutang pihak ke-3.
Dirinya meminta kepada KPK RI agar, sengsara yang dihadapi warga masyarakat Tanimbar yang merupakan bagian dari NKRI, terhadap keserakahan para pejabat tertentu di daerah ini, berkenaan segera mengusut tuntas seluruh proyek yang masuk dalam daftar hutang pihak ke 3, supaya menghambat yang berniat jahat untuk merampok uang negara yang dialokasikan ke daerah ini. Beber Anders.
Hutang Pihak ke 3 Pemda Kepulauan Tanimbar lebih dari 95 M (materiil + imateriil) dan telah dibayarkan 9M lebih kepada 1 pengusaha UP3 di akhir TA 2022 dan keseluruhan proyek ini nyaris dikuasai oleh seorang Pengusaha Tanimbar yang berinisial AT. HUtang pihak ke 3 tersebut, tentu menjadi beban APBD, hal tersebut telah menjadi bola liar dalam setiap moment sosial politik di daerah ini dan berdampak buruk bagi proses pemerintahan dan perkembangan ekonomi daerah ini, pungkasnya.
Sebelum mengakhiri penjelasannya, dirinya memohon agar kedatangan KPK RI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dipastikan ” KANKER” menjadi sebuah jalan yang tepat untuk segera mengusut tuntas seluruh proyek dimaksud dan membuat keputusan baru demi kelancaran proses Pemerintahan, Pembangunan dan sosial ekonomi di daerah ini menjadi pulih.
Reporter : (MTT -Andres)
Editor. : Redaksi
