Bantah Disebut “Air Mata Buaya”, Ini Pernyataan Resmi DPRD Tanimbar

Saumlaki, Mediatifatanimbar.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut ekspresi tangis anggota dewan dalam polemik PPPK Paruh Waktu sebagai “air mata buaya”.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Richie Laurens Anggito menegaskan, sikap emosional yang muncul dalam pertemuan bersama tenaga PPPK paruh waktu di depan Kantor DPRD tersebut merupakan wujud kepedulian dan keprihatinan mereka terhadap perjuangan para tenaga kontrak tersebut.

“Memang ada yang marah, ada yang menangis, tetapi itu karena kami peduli. Kalau ada yang menilai itu air mata buaya, saya kira itu berlebihan,” tegasnya kepada Tifa Tanimbar di ruang kerjanya, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, DPRD telah berjuang sejak awal untuk memperjuangkan nasib 592 tenaga PPPK Paruh Waktu. Namun, keputusan dan kebijakan pengangkatan tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah serta transfer dari pemerintah pusat.

“Kita sudah jalankan aturan yang berlaku. Kalau ada tambahan formasi PPPK, kita pasti upayakan. Tapi kondisi ini memang bergantung dari transferan pusat, bukan semata-mata keputusan daerah,” jelasnya.

DPRD menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib tenaga PPPK paruh waktu di Tanimbar. 

“Intinya kami tetap berjuang hingga ada kepastian,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, dari sekian insiden yang terjadi saat demo, ada hal menarik yang muncul bak sinetron yang dipertontonkan oleh dua anggota DPRD Kepulauan Tanimbar. 

Erens Feninlampir – anggota DPRD partai Amanat Nasional (PAN) dan Ambrosius Rahanwaty – anggota DPRD partai Nasdem, di hadapan para pendemo, sampai mengeluarkan air mata dan menangis.

“Itu air mata buaya. Dong tahu barang-barang su mantah dari awal tapi alasan teriak ada uang,” ungkap seorang Korlap 592 PPPK Paruh Waktu Tanimbar. 

Dirinya kesal karena DPRD sejak awal memberikan harapan palsu kepada dirinya dan rekan-rekannya yang sangat berharap terhadap perjuangan wakil rakyat. 

“Waktu rapat kali lalu, dong DPRD bilang anggaran daerah sanggup membiayai katong 592 orang. Sampai merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk membuat surat supaya bisa berkoordinasi lagi dengan Menpan-RB. Hasilnya apa? Nol. Malah kemarin dong su ikut Bupati dan bilang lagi, seng ada uang,” kesalnya.

(TT-01)