Bupati Tanimbar Minta Masukan Komponen Masyarakat Dalam FKP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Saumlaki, mediatifatanimbar.id – Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) yang membahas pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sekaligus pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan wadah strategis untuk menjaring aspirasi dan masukan nyata dari masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pernyataan Bupati Tanimbar tersebut disampaikan pada acara pembukaan kegiatan yang digelar Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Saumlaki, Jumat (8/8/2025) pukul 13.45 WIT.

Dalam sambutannya, Bupati Ricky menggarisbawahi bahwa pelaksanaan FKP adalah bagian dari proses reformasi birokrasi dengan konsep human-centred public service. 

Forum ini, kata dia, bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan sarana untuk menyamakan persepsi, memperbaiki standar pelayanan, dan membangun komitmen bersama demi pelayanan perizinan yang lebih efektif.

“Saya berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret terkait standar pelayanan publik. Rekomendasi tersebut harus dituangkan dalam berita acara FKP dan menjadi pertimbangan serius bagi Pemerintah Daerah untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Bupati juga mengajak seluruh peserta forum, mulai dari unsur DPRD, OPD, instansi vertikal, akademisi, asosiasi pengusaha, PWI hingga perwakilan pimpinan media, untuk memberikan masukan yang membangun agar pelayanan publik di Tanimbar semakin transparan, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Turut hadir dalam FKP tersebut antara lain pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan OPD lingkup Pemda, pimpinan instansi vertikal, Dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA), Kepala UPT Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, ketua asosiasi (KADIN dan HIPMI), para pengusaha dan pelaku usaha, Ketua PWI, serta perwakilan media massa.

Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ini dimulai dari pemaparan materi oleh tiga narasumber, yaitu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar – Fredek Kormpaulun, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Tanimbar – Yongki Souisa dan Abraham Zadrach Jaolath – Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang dipandu oleh Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal – Karel Sabono.

Setelah mendapat masukan dan solusi dari para peserta forum konsultasi publik, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara hasil konsultasi publik yang diwakili oleh enam orang perwakilan peserta.

(TT-03)