Saumlaki, mediatifatanimbar.id – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Richie Laurens Anggito, meminta 592 tenaga PPPK paruh waktu di daerah ini untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi pasca aksi demonstrasi yang digelar pada 1 Oktober 2025.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD masih terus memperjuangkan solusi terkait status dan hak para tenaga paruh waktu tersebut.
“Kami menghimbau kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak marah, atau terprovokasi dengan informasi dan hasutan. Saat ini kita sedang berproses menanti petunjuk dari Kementerian PAN-RB,” ujar Anggito, Kamis (2/10/2025).
Anggito yang didampingi oleh dua Wakil Ketua, masing-masing Paula Laratmase dan Yorim Resa Fodratkosu itu menjelaskan, keterbatasan keuangan daerah menjadi alasan utama belum bisa diakomodirnya anggaran untuk 592 tenaga PPPK paruh waktu. Namun, DPRD telah menyampaikan rekomendasi resmi, bersama surat Bupati, kepada Menpan-RB untuk mencari solusi terbaik.
“Yang penting mereka bisa terakomodir dalam sistem dulu. Nanti, kalau kemampuan keuangan daerah sudah memungkinkan, baru kita bisa membiayai. Tapi ada ketentuan teknis yang harus dipenuhi. Karena itu, kita sedang menunggu arahan dari Kemenpan RB,” tambahnya.
Anggito menegaskan, DPRD dan Pemkab telah membahas berbagai kemungkinan sumber pembiayaan. Namun, kondisi fiskal daerah tidak memberikan ruang untuk menanggung beban anggaran tambahan tersebut.
“Kalau dipaksakan, justru bisa mengganggu pemenuhan kebutuhan lain yang juga penting bagi masyarakat,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan tenaga PPPK paruh waktu di Tanimbar menggelar aksi demonstrasi di Kantor BKPSDM dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menuntut kepastian status kepegawaian dan hak-hak mereka.
“Harapan kami, semua pihak tetap tenang, jangan terprovokasi. Kami terus berkoordinasi dengan Pemkab untuk bersama-sama mencari solusi melalui Kementerian PAN-RB,” tutup Anggito.
(TT-01)
