Fraksi PDIP Tanimbar Desak Pemerintah dan Inpex Hargai Hak Masyarakat Lermatang

Lermatang, mediatifatanimbar.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jidon Kelmanutu, menegaskan Pemerintah Pusat, SKK Migas, serta Inpex Corporation wajib menghargai hak-hak masyarakat Desa Lermatang dalam proses pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.

Penegasan itu disampaikan dalam tatap muka Komisi III DPRD dengan masyarakat setempat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, pada Kamis (21/8/2025).

Menurut Kelmanutu, masyarakat Lermatang secara bulat menyatakan dukungan terhadap pembangunan Blok Masela, termasuk penyediaan lahan seluas 664 hektar.

“Masyarakat tidak menolak, bahkan 100 persen siap mendukung. Informasi yang menyebut mereka menolak adalah bohong dan hoaks,” ujarnya.

Meski mendukung penuh proyek nasional tersebut, Kelmanutu menegaskan bahwa lahan di Lermatang merupakan tanah adat yang harus diakui negara maupun perusahaan.

“Tidak ada masalah dengan lahan yang sudah dipercayakan, asalkan status tanah adat dihargai. Jika ada saling menghargai, tidak akan muncul persoalan di kemudian hari,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat bahkan meminta agar luasan lahan yang dialokasikan dapat lebih besar dari 664 hektar yang ditetapkan, termasuk pengalihan kawasan hutan menjadi lahan pemukiman atau peruntukan lain.

Kendati mendukung, Kelmanutu mengingatkan soal skema kompensasi lahan. Menurutnya, nilai tanah yang selama ini dihargai pemerintah, yakni Rp14 ribu per meter persegi, “sangat tidak manusiawi.”

Ia menegaskan harga tersebut tidak sebanding dengan regulasi terbaru tahun 2023 yang menetapkan Rp350 ribu per meter persegi.

“Jangan ada istilah ganti rugi, tetapi ganti untung bagi masyarakat kita. Itu prinsip yang harus dipegang agar tidak menimbulkan ketidakadilan,” tegas Kelmanutu.

Fraksi PDIP, kata Kelmanutu, akan terus mengawal proses ini agar hak-hak masyarakat tidak terabaikan.

“Kalau pemerintah dan perusahaan serius memperhatikan hak-hak masyarakat, maka pembangunan bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Masyarakat sudah siap mendukung sepenuhnya, tinggal bagaimana negara hadir dengan adil,” pungkasnya.

(TT-03)