Gubernur Maluku dan Malut Diminta Perjuangkan Reformasi Politik dan Poros Maritim

Saumlaki, Mediatifatanimbar.id – Aktivis dan pemerhati kebijakan publik, Hendrik Jauhari Oratmangun, menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Dalam surat itu, ia menyerukan perlunya perjuangan bersama untuk mendorong arah pembangunan nasional yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan daerah kepulauan.

Putera asli Kepulauan Tanimbar ini menyampaikan dua agenda utama yang diharapkan menjadi perhatian bersama kedua gubernur, yakni reformasi sistem politik nasional dan penetapan Maluku Raya sebagai poros maritim Indonesia berbasis kepulauan.

Dalam bagian pertama suratnya, Oratmangun menyoroti ketimpangan dalam sistem pemilihan presiden satu orang satu suara (one man, one vote) yang menurutnya merugikan provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk kecil seperti Maluku dan Maluku Utara. Ia mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan sistem voting blok berbasis provinsi, serupa dengan sistem Electoral College di Amerika Serikat.

“Sistem ini akan memberi ruang kepada provinsi strategis meski berpenduduk kecil untuk tetap diperhitungkan secara politik,” tulisnya.

Ia mendorong agar kedua gubernur membentuk forum komunikasi bersama untuk menggalang kekuatan politik kolektif demi mendorong reformasi sistem pemilihan nasional yang lebih adil.

Agenda kedua yang diangkat adalah pentingnya menjadikan Maluku dan Maluku Utara sebagai Poros Maritim Indonesia, yang diakui secara resmi sebagai Kawasan Strategis Nasional berbasis kepulauan. 

Menurutnya, narasi Indonesia sebagai negara kepulauan belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan nasional.

“Maluku adalah miniatur sejati Indonesia sebagai negara kepulauan. Tapi sampai hari ini, UU Pemerintahan Daerah belum sensitif terhadap kebutuhan daerah kepulauan, dan RUU Daerah Kepulauan belum kunjung disahkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Oratmangun mendorong kerja sama antardaerah di kawasan ini untuk membangun Pelabuhan Terpadu Maluku (Maluku Integrated Port), pusat logistik laut, serta pendidikan maritim unggulan di wilayah timur Indonesia.

Ia juga mengusulkan agar Maluku dan Maluku Utara menjadi pilot project pelaksanaan konsep daerah kepulauan, sekaligus mendorong penguatan kelembagaan maritim di daerah.

Dalam penutup suratnya, Oratmangun mengajak para gubernur untuk tidak sekedar mendengar, tetapi juga memimpin perjuangan perubahan dari timur Indonesia.

“Membangun Maluku dan Maluku Utara bukan sekadar membangun infrastruktur atau ekonomi. Ini adalah koreksi sejarah atas ketimpangan lama dan ikhtiar menegakkan keadilan pembangunan nasional,” ujarnya.

Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa saat Maluku berbicara, Indonesia seharusnya mendengar, dan saat Maluku bergerak, Indonesia harus sadar bahwa kekuatan maritimnya sejatinya ada di timur, di Maluku.

Surat terbuka ini menuai perhatian berbagai kalangan aktivis dan pengamat kebijakan di kawasan timur Indonesia. Banyak yang menilai bahwa seruan ini merepresentasikan aspirasi kolektif daerah kepulauan yang selama ini merasa tertinggal dari arus pembangunan nasional.

(TT-01)