Ambon, mediatifatanimbar.id – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa secara resmi menanggapi Surat Terbuka yang disampaikan oleh salah satu putra Maluku, Hendrik Jauhari Oratmangun, terkait gagasan reformasi pemilu dan penguatan poros maritim Indonesia.
Pernyataan resmi ini disampaikan melalui rilis Media Center Diskominfo Provinsi Maluku, Kamis (3/7/2025).
Dalam pernyataannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas semangat dan kecintaan Hendrik Jauhari Oratmangun yang menulis surat terhadap Tanah Maluku dan Maluku Utara.
Ia menyebut seruan tersebut lahir dari kegelisahan yang tulus dan mimpi besar akan keadilan pembangunan bagi kawasan timur Indonesia.
“Sebagai Gubernur Maluku, saya menerima dengan hati terbuka harapan dan seruan itu. Saya sepakat, Maluku dan Maluku Utara bukan pelengkap, melainkan jantung maritim Nusantara,” ujar Lewerissa.
Gubernur menegaskan bahwa realitas pembangunan kawasan timur masih jauh dari ideal, dan sudah saatnya suara dari Timur tidak hanya didengar, tetapi menjadi penentu arah kebijakan nasional ke depan.
Menanggapi usulan reformasi sistem politik nasional, termasuk wacana sistem pemilu berbasis blok wilayah seperti Electoral College, Gubernur menilai ide tersebut strategis dan layak didalami.
Ia menyatakan kesiapan Pemprov Maluku untuk menginisiasi forum komunikasi dengan Provinsi Maluku Utara dan provinsi berpenduduk kecil lainnya, guna menyatukan suara dalam merumuskan langkah advokasi bersama.
Keterlibatan akademisi, praktisi politik, dan tokoh masyarakat juga akan diundang dalam forum ini.
Lebih lanjut, mengenai dorongan menjadikan Maluku Raya sebagai Poros Maritim Indonesia, Lewerissa mengungkapkan bahwa langkah-langkah strategis telah diambil melalui program “Sapta Cita Lawamena”, termasuk: penyusunan konsep integratif Pelabuhan Laut Maluku, pengembangan logistik maritim, dan inisiasi pusat pendidikan vokasi kelautan unggulan di timur Indonesia.
“Maluku sebagai miniatur Indonesia kepulauan harus memperoleh rekognisi (pengakuan) sebagai Kawasan Strategis Nasional berbasis kepulauan. Dalam prioritas kami telah menginstruksikan jajaran Bappeda dan Dinas Perhubungan serta OPD terkait lainnya untuk menyusun konsep integratif Pelabuhan Laut Maluku, pengembangan logistik maritim, serta inisiasi pusat pendidikan kelautan unggulan (pendidikan vokasi) di timur Indonesia yang akan kami dorong ke Pemerintah Pusat,” terangnya.
Gubernur juga menegaskan komitmen kuat Pemprov Maluku untuk terus mendorong pengesahan RUU Daerah Kepulauan sebagai landasan hukum penguatan kelembagaan dan pembangunan wilayah kepulauan secara adil dan berkelanjutan.
“Mari kita terus suarakan ini dalam semangat yang konstruktif dan kolaboratif. Par Maluku pung bae. Waktu Maluku bersatu dan bergerak, Indonesia tak punya alasan untuk diam,” tutupnya.
(TT-01)
