Kontrak Berakhir, Lantai Bangunan Kantor Loka POM Saumlaki Terbengkalai

Berita Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Saumlaki, mediatifatanimbar.id – Pembangunan Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang mencakup tiga item pada tahap kedua, hingga kini belum menunjukkan progres signifikan meskipun masa kontrak berakhir pada 29 Desember 2024. Proyek tersebut dikerjakan oleh Perusahaan Mitra Konstruksi.

Informasi ini diperoleh dari sumber terpercaya yang tidak mau disebutkan namanya. Berdasarkan informasi itu, tim kami melakukan pantauan pada Jumat (27/12/2024). Hasil informasi tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada beberapa bagian pekerjaan seperti plesteran dan saluran belum selesai sepenuhnya. 

Lebih mencolok lagi, bagian lantai dasar bangunan sama sekali belum dicor, dengan progres pengerjaan masih 0%. Padahal sesuai kontrak, lantai dasar ini seharusnya sudah rampung sebelum batas waktu.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kinerja dan komitmen Perusahaan Mitra Konstruksi. Dugaan pun bermunculan, apakah kendala ini disebabkan oleh manajemen yang kurang baik, terhambatnya dana pendukung, atau faktor lain yang menghambat progres proyek.

Proyek yang telah berjalan selama dua tahun ini, berdasarkan fakta di lapangan, belum mampu memberikan hasil yang memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan Loka POM pusat untuk menghadirkan kantor operasional yang memadai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mungkin tidak tercapai dalam waktu yang diharapkan.

Berdasarkan pantauan dilapangan, kami telah mencoba meminta klarifikasi dari pihak kontraktor maupun pihak Loka POM, namun hingga berita ini dimuat, tak satupun yang memberi keterangan.

Beberapa warga disekitar lokasi proyek menuturkan, untuk memastikan kelancaran pembangunan, evaluasi terhadap Perusahaan Mitra Konstruksi perlu segera dilakukan. Langkah ini penting agar niat baik pemerintah pusat dalam membangun fasilitas yang mendukung kinerja pegawai Loka POM dapat terwujud, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Jika tidak ada tindakan evaluasi, harapan untuk menyelesaikan pembangunan kantor sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa jadi sulit tercapai, dan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar tidak akan segera terwujud.

(TT: 03)