Berita Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Saumlaki, mediatifatanimbar.id
Referensi Maluku, _November 28, 2023_
….. Rangkoratat juga menjelaskan agenda selanjutnya sejak dirinya dilantik hari ini, Rangkoratat akan memulainya dengan melakukan konsultasi internal, terutama dalam kaitannya dengan konsistensi pengelolaan tugas pokok dan fungsi ASN dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik di kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Yang paling pertama adalah penyehatan APBD , Kemudian yang kedua penanganan kemiskinan dan kemiskinan extrim termasuk stunting itu juga menjadi perhatian prioritas dari dalam dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku PJ bupati yang baru saja diberikan kepercayaan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri melalui bapak gubernur maluku,”tutupnya. (RM-04)
————————–
Kepada media ini Aston Malindar menyebut bahwa selama 2 bulan berjalan harapan itu hampir menjadi kenyataan saat sang penjabat memberikan keterangan seusai Pelantikan Pj. Bupati KKT 2023 lalu.
Namun sangat disayangkan, sajian sambutan sang kepala Daerah itu jauh dari ekspektasi publik, paling tidak publik ingin mengetahui selama 2 bulan setelah identifikasi masalah selesai apa yang akan dilakukan oleh Pj.Bupati KKT dalam membenahi persoalan pemerintahan di KKT.
Hal ini penting untuk memberi kepastian kepada publik atas sikap Pj. Bupati sebelumnya. Sehingga publik mendapatkan pencerahan secara baik atas pernyataan kepala daerah sebagai pemimpin mereka, Tuturnya.
Harapannya adalah apa yang ada dalam pikiran sang penjabat, apa Visi dan Misi pemerintahannya setelah identifikasi masalah selesai. 5 Program Kebijakan Daerah yang diusung Pj. Bupati KKT jangan hanya semata sebagai slogan saja yang kemudian dibungkus dengan kata dan tindakan “Perombakan Birokrasi” dengan tujuan mengamankan kroni-kroninya.
Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik bagi sang penjabat, demi menjawab sinyal elemen dan opini publik terhadap sistem pemerintahan sentralistik yang dibangun oleh Pj. Bupati saat ini.
Banyak keluhan publik yang terungkap. Diantara susah untuk ketemu dengan Pj. Bupati, Bahkan Pj. Bupati sangat *_pasif_* menyikapi situasi yang kontekstual di masyarakat. Bahkan dalam kalangan birokrat pun keluhan tersaji bahwa sang penjabat sulit untuk ditemui kalaupun mau ditemui hanya melalui penjabat tertentu saja, Ulasnya.
Disampaikannya, ada sistim komando yang di bangun dalam tubuh birokrasi KKT. Ini tidak sehat bagi sistim birokrasi sipil. Karena koordinasi dan monitoring secara langsung dari atasan kepada bawahannya (OPD) tidak efektif jika di berlakukan sistim sentralistik dalam birokrasi di KKT. Dengan realitas yang ada dalam birokrat di KKT di atas maka publik menjadi pesimis terhadap pelayanan dari pemerintah yang dinahkodai oleh Pj. Bupati saat ini.
Pada poin berikutnya tentang ajakan untuk masyarakat KKT bangkit dengan Slogan _”Tanimbar Pulih”_ mestinya Pj.Bupati KKT dapat menyampaikan langkah-langkah kebangkitan KKT yang di prakarsai oleh Pemda dengan dukungan seluruh stakeholder dengan cara apa saja atau dengan target apa saja seharusnya mendapat prioritas.
Ada masalah penting yang sangat mempengaruhi pemerintahan di awal tahun ini dalam hal Perombakan Birokrasi. Pergantian seluruh Camat dan sekcam menimbulkan polemik, kecemasan, dan ketidaknyamanan dalam pelayanan dan kerja birokrasi. Pelantikan tgl 4 Januari 2024 kemudian disusul Surat Keputusan (SK) Pembatalan tgl 9 Januari 2024 namun ASN yang bersangkutan tak kembali ke posisi semula malah tetap nyaman d posisi saat ini sedangkan SK Pelantikannya sudah dibatalkan.
Dari segi aturan, maka sebetulnya Posisi ASN yg sudah dibatalkan SK nya namun masih menjalankan aktifitas di posisi itu maka patut dipertanyakan legal standing mereka dalam bekerja, secara hukum kerja-kerjanya adalah *Ilegal* dalam menjalankan tugasnya.
Ini perlu dipertanyakan dan Pj Bupati KKT Wajib memberikan klarifikasi. Apabila klarifikasi itu tidak ada maka jangan salahkan bila nanti ada kelompok dan atau elemen masyarakat Tanimbar berdiri, berteriak dan bisa bertindak fatal, misalnya sampai pada tindakan memboikot Kantor Bupati KKT.
Aturan sudah ditabrak sedangkan Pj. Bupati KKT diam membisu. Benar, diam itu emas, tapi ingat bicara baik adalah berlian. Persoalan di birokrasi Tanimbar itu keterwakilan dari seluruh persoalan masyarakat Tanimbar.
Editor : Redaksi
