Penulis: Ronny Jempormas. S.Pd. M.M.
Pilkada secara umum di Indonesia lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berjuluk Bumi Duan Lolat ini secara nasional adalah salah satu momentum penting dalam sistem demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan untuk memilih pemimpin daerah. Dengan adanya pemilukada tepatnya di tanggal 27 November 2024 mendatang, masyarakat memiliki kesempatan dan peluang besar menganalisa dan memutuskan untuk memilih calon pemimpin dan atau calon Bupatinya yang benar-benar dianggap layak dan pantas mewakili dan mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerah ini. Pilkada ini menjadi ajang yang strategis untuk mengukur tingkat partisipasi dan kecerdasan politik masyarakat pada umumnya di Indonesia lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pentingnya Pilkada dapat dilihat dari dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu Pemimpin yang akan terpilih tentu memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada ini, karena sangat diharapkan untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang sesungguhnya berkualitas dan mampu mengemban tanggung jawabnya dengan baik pula demi mengoptimalkan kebijakan, pembangunan dan kesejatheraan masyarakat.
Pelaksanaan Pilkada ini, terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi dan diberikan perhatian lebih. Salah satu aspek krusial adalah transparansi dalam proses kampanye dan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Transparansi ini melibatkan keterbukaan informasi mengenai latar belakang para calon Bupati, baik itu program kerja yang diusung, sumber dana kampanye, maupun proses pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada.
Dalam proses pilkada ini, tentu saja akan ditemui beberapa kendala terkait dengan transparansi seperti; kurangnya akses informasi yang memadai bagi masyarakat untuk menilai para calon Bupati secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara Pilkada dan media massa, untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam forum diskusi dan debat publik juga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap calon yang akan dipilihnya.
Selain transparansi, perlu juga dicermati bagaimana para calon mengkomunikasikan program-program kerja mereka kepada masyarakat. Terkadang, kampanye lebih difokuskan pada serangan pribadi antar calon daripada substansi program kerja yang ditawarkan. Ini dapat mengaburkan pandangan masyarakat dan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting yang seharusnya dibahas dalam konteks Pilkada.
Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah perlunya regulasi yang lebih ketat terkait etika kampanye. Pihak penyelenggara Pilkada perlu memastikan bahwa setiap calon berkampanye dengan memfokuskan pada solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah saat ini. Selain itu, kampanye negatif yang bersifat personal perlu dihindari, dan perlu dibentuk mekanisme pengawasan yang efektif untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran etika kampanye.
Selain itu, edukasi pemilih juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas Pilkada. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang tata cara pemilihan, hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta bagaimana memilih calon yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk sosial media, kampanye publik, dan pelatihan langsung di masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa pemilihan calon yang tepat, tidak hanya tanggung jawab penyelenggara Pilkada, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat didaerah yang berjuluk bumi duan lolat ini. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pemantau Pilkada, media massa, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan guna menciptakan Pilkada yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam rangka meningkatkan kualitas Pilkada tahun ini, tentu langkah-langkah konkret perlu diambil seperti: Pertama, perlu ditingkatkan transparansi proses Pilkada dari awal hingga akhir. Informasi mengenai para calon, program kerja, hingga penyelenggaraan pemilihan perlu diungkap dengan jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Kedua, perlu adanya peraturan yang ketat terkait etika kampanye agar fokus kampanye lebih kepada solusi dan program kerja dari pada serangan personal. Pihak penyelenggara perlu lebih aktif dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses kampanye.
Ketiga, edukasi pemilih harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang pentingnya peran pemilih dalam memilih pemimpin daerah. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme pengawasan dan pemantauan agar pelaksanaan Pilkada berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.
Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan Pilkada di daerah ini, dapat semakin memperkuat fondasi demokrasi, untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Redaksi
