Berita Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Saumlaki, mediatifatanimbar.id-
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) F. Batlayeri
dalam siaran persnya mengatakan bahwa Tambahan Pengahasilan Pegawai (TPP), karena adanya perubahan regulasi yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) yang baru terimput dan Pj. Bupati Tidak Berniat ataupun sengaja untuk menelantarkan para ASN.
didaerah ini. ungkap Batlayeri kepada para wartawan di ruang Media Center Kantor Bupati Lantai 1 Kamis 01/12/2022
“Menjawab sejumlah pertanyaan, terkait hak TPP pasti akan dicairkan sesudah adanya perubahan, hal tersebut dapat diiyakan Kadis Kominfo bahwa harus adanya penyesuaian baru bisa diinput, sebab kalau diinput tidak sesuai mekanisme maka tentu saja eror dan atau sistim menolak.” pungkasnya.
Istilah wanprestasi, tentu dibantah oleh F. Batlayeri selaku juru bicara Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar, dirinya menegaskan kepada saudara NN sebagai nara sumber dalam pemberitaan “jangan hanya tahu pakai istilah tetapi tidak tahu apa artinya, ujarnya,” menurut dia, wanprestasi sesuai ilmu hukum itu ingkar janji, artinya suatu perjanjian perdata, jadi ingkar janji berarti salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, jadi istilah yang dipakai saudara NN memang tolol sekali kata dia.
Selaku Jubir Pemda, lebih jelas menekankan atas masukan terkait menghentikan APBD yang diinstruksikan, tentu dirinya menyambut baik dan menguraikan secara jelas bahwa Pemerintah Daerah tidak menghentikan, tetapi melakukan perubahan sesuai alurnya artinya mendudukan seperti UP3, defisit dan lainnya benar-benar sesuai mekanismenya agar dalam proses pelaksanaannya tidak akan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, tandasnya.
Terkait UP3, menurut Jubir Pemda, akan diselesaikan oleh Pemda di tahun anggaran 2022, sesuai apa yang sudah disepakati bersama. Sambung dia, dirinya bukan cenderung dengan hal tersebut, namun kewajiban kita untuk bayar perlahan-lahan. Ujarnya
“Menurutnya, kita bersyukur kepada penjabat Bupati Daniel Indey, terkait dengan UP3 yang sudah ditetapkan, tujuannya untuk melakukan pemulihan utang pemda, supaya satu saat ada Bupati terpilih dengan visi, misinya tidak ada lagi yang namanya utang daerah.” Ungkapnya
Reporter. MTT.03
Editor. Redaksi
