Saumlaki, Mediatifatanimbar.id – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Lelemuku Saumlaki (Unlesa), Junardi Matdoan, menilai program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar tidak menyentuh sektor pendidikan.
Hal tersebut disampaikannya dalam orasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin (1/9/2025).
Menurut Matdoan, kehadiran sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dan mahasiswa di kantor DPRD merupakan bentuk kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
“Kami biasanya tidak hadir dalam aksi-aksi seperti ini karena kami mencintai kedamaian. Namun penderitaan masyarakat yang semakin berat membuat kami harus bersuara,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polres Kepulauan Tanimbar yang telah memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.
Namun, Matdoan menegaskan DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya sungguh-sungguh memperhatikan kondisi nyata di tengah masyarakat.
Matdoan menyoroti kondisi mahasiswa Unlesa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia mencontohkan ada mahasiswa yang telah kehilangan ayah, namun tidak mendapat perhatian pemerintah.
Padahal menurutnya, konstitusi mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pemerintah sering menyebut mahasiswa di luar daerah sebagai aset bangsa. Tetapi sejatinya, Universitas Lelemuku Saumlaki sudah banyak melahirkan ASN yang mengabdi di tanah ini. Mengapa pemerintah tidak memberi perhatian pada kami yang ada di sini?” tegasnya.
Ia menutup orasinya dengan penekanan agar pemerintah dan DPRD tidak mengabaikan pembangunan sumber daya pendidikan, karena hal itu menjadi dasar kesejahteraan masyarakat di Bumi Duan Lolat.
(TT-09)
