Pulau Selaru Layak Jadi Lokasi Alternatif Maluku Integrated Port

Saumlaki, mediatifatanimbar.id – Pulau Selaru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, dinilai layak menjadi lokasi alternatif pembangunan Maluku Integrated Port (MIP), menyusul rencana Pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun kawasan industri dan pelabuhan logistik terpadu di wilayah ini.

Hendrik Jauhari Oratmangun, salah satu penggagas kajian awal IMLB menyatakan, berdasarkan hasil studi pra-kelayakan yang dilakukan oleh PT Nindya Karya dan PT ITS Kemitraan pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa Pulau Selaru memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Integrated Maritime Logistic Base (IMLB) atau Maluku Integrated Port. 

Menurut dia, lokasi ini dinilai memenuhi aspek teknis, finansial, dan ekonomi, serta dinyatakan tetap layak dibangun bahkan dalam skenario pesimistis seperti penurunan pendapatan atau lonjakan biaya operasional.

Pulau Selaru memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Australia dan berada di jalur utama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III menjadikannya titik penting untuk mendukung operasi hulu migas dan pelayaran internasional. 

Kawasan ini juga menurut Jauhari, dekat dengan beberapa blok migas besar nasional dan internasional, di antaranya: Blok Masela, Blok Babar Selaru, Blok Arafura Sea II dan Blok Pulau Moa Selatan.

Dari sisi teknis, Pulau Selaru memiliki keunggulan berupa kedalaman laut alami ≥ 8,5 meter, memungkinkan pembangunan dermaga yang dapat melayani kapal logistik sepanjang 85 meter dan beroperasi selama 24 jam nonstop.

“Selaru terbukti layak dikembangkan sebagai basis logistik migas nasional, sekaligus membuka peluang sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan Indonesia timur,” ujarnya. 

Manfaat Strategis Jangka Panjang

Hendrik Jauhari Oratmangun mengatakan, pengembangan MIP/IMLB di Pulau Selaru diperkirakan akan memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain: mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi, perikanan, dan logistik.

Kemudian, menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, memperkuat konektivitas laut dan udara di kawasan timur Indonesia (Maluku, Papua, Nusa Tenggara), serta mengurangi ketimpangan distribusi logistik antara wilayah timur dan barat Indonesia.

Perlu Kolaborasi Nasional

Untuk merealisasikan proyek ini, dibutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak melalui skema _Public-Private Partnership_(PPP). Keterlibatan investor swasta, BUMN sektor pelabuhan dan energi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial. 

Dia katakan, diperlukan pula dukungan agar proyek ini ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mempercepat pelaksanaan.

(TT-01)