Realisasi Belanja Pemerintah Pusat & Penyaluran Transfer ke Daerah Hingga Juli 2025

Saumlaki, mediatifatanimbar.id – Rapat daring dengan tema Refreshment Bendahara yang dilaksanakan KPPN A2 Saumlaki, Kamis (28/8/2025), selain bertujuan membuat penguatan kapasitas tugas bendahara, juga untuk penyampaian realisasi belanja. 

Muhammad Lutfi, Kepala KPPN A2 Saumlaki, menyampaikan kinerja pelaksanaan anggaran dalam wilayah pembayaran KPPN Saumlaki batas akhir Juli 2025 mencatatkan kinerja yang positif. 

“Realisasi belanja Pemerintah Pusat dan penyaluran transfer ke daerah sampai dengan Juli 2025 sinergi fiskal untuk pembangunan daerah,” ungkap Lutfi. 

Lutfi memaparkan realisasi anggaran dimaksud. 

“Total pagu belanja setelah efesiensi dan pencadangan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,9 triliun, telah terealisasi sebesar Rp1,05 triliun (53,064),” lanjutnya. 

Lanjutnya, meskipun perekonomian global masih dipenuhi ketidakpastian, APBN terus menjadi instrumen utama untuk melindungi daya beli masyarakat, demi memperkuat pembangunan daerah, dan menjaga lajunya pertumbuhan ekonomi nasional.  

“Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Juli 2025, realisasi 54,64 dari total alokasi sebesar Rp1,57 triliun. Angka ini tumbuh 24 dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” jelasnya. 

Lebih lanjut Muhammad Lutfi memaparkan realisasi penyaluran TKD per daerah.

“Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dari alokasi TKD sebesar Rp.774,2 miliar telah terealisasi Rp465,5 miliar (60,14 dari alokasi), naik 9,74 (yoy). Kinerja positif ini didukung oleh peningkatan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa, meskipun kinerja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non-Fisik mengalami penurunan.

Penurunan kinerja DAK Fisik dan Non-fisik, menurut penjelasan Lutfi, disebabkan karena proses lelang yang belum selesai dan belum ada rekomendasi penyaluran dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). 

“Patut diketahui bahwa, rekomendasi penyaluran dari DJPK erat hubungannya dengan pemenuhan syarat salur yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Masih tentang Kepulauan Tanimbar, Lutfi menjelaskan realisasi penyaluran menurut jenis TKD berupa : DAU Rp. 375,81 miliar (63,94), DBH Rp.5,33 muliar (48,006), DAK Fisik Rp.1,26 miliar (13,84), DAK Non Fisik Rp. 40,36 miliar (45,84), Dana Desa Rp.39,00 miliar (55,8″6), dan Insentif Fiskal Rp.3,7 miliar (5096).

Lebih lanjut, Lutfi juga memaparkan kondisi realisasi di Kabupaten Maluku Barat Daya. 

“Di Kabupaten Maluku Barat Daya dari alokasi TKD sebesar Rp.799,8 miliar telah terealisasi sebesar Rp. 393,8 miliar (49,24 dari alokasi), turun 5,64 (yoy). Penurunan terutama berasal dari DAU, DAK Fisik, dan Non-Fisik, meskipun DBH dan Dana Desa mencatat kinerja positif,” terang Lutfi.

Penurunan kinerja pada DAU menurut Lutfi, disebabkan oleh DAU Spesific Grant (SG) Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahap 2 yang belum terealisasi, DAU SG Penggajian PPPK yang belum terealisasi serta DAU SG Bidang Pekerjaan Umum yang dicadangkan (tidak dapat dicairkan). 

Sedangkan, untuk realisasi penyaluran menurut jenis TKD berupa DAU Rp. 280,73 miliar (53,8”6), DBH Rp.11,35 miliar (54,946), DAK Fisik Rp. 2,32 miliar (5,896), DAK Non Fisik Rp. 39,95 miliar (41,54), Dana Desa Rp. 47,00 miliar (48,896), dan Insentif Fiskal Rp.12,5 miliar (50). 

Sampai dengan 27 Agustus 2025, realisasi TKD mencapai Rp965,70 miliar, dengan proyeksi penyaluran hingga akhir Agustus sebesar Rp1,03 triliun (65,54 dari pagu). 

Dengan demikian, menurut Lutfi, terkait sinergi Pusat dan Daerah, kinerja belanja pemerintah pusat dan penyaluran TKD mencerminkan peran APBN sebagai instrumen stabilisasi sekaligus akselerasi pembangunan. 

Selain itu, realisasi belanja pegawai mendukung kesejahteraan aparatur negara, belanja modal memperkuat infrastruktur pelabuhan dan bandara, sementara TKD mempercepat pembangunan daerah serta mendukung pelayanan dasar masyarakat di daerah. 

Dihakhir penjelasannya Kepala KPPN Saumlaki Muhammad Lutfi memastikan bahwa, pemerintah akan terus menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN.

“Kita akan terus berupaya dan memastikan belanja negara lebih produktif, tepat sasaran, serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tutupnya.

(TT-03)