Berita Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Saumlaki, mediatifatanimbar.id-
Yoseph Afaratu, salah satu tokoh anggota 2 periode DPRD, perintis dan pencetus terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saat ini telah berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengungkapkan soal pembenahan penegakan hukum anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yoseph Afaratu menyebut sudah berdiskusi panjang dengan berbagai kalangan mengenai hal itu.
Yoseph Afaratu, sapaan akrabnya Konga, sosok tenang, sederhana namun tegas, mengatakan masyarakat banyak menanyakan penegakan hukum anti-KKN. Sebab itu, kata Yoseph, Pemerintah Daerah harus benar-benar serius mengurus hal tersebut.
“Ya, Persoalan korupsi menjadi begitu penting karena begitu banyaknya masyarakat mempertanyakan salah satu agenda Reformasi penegakan hukum yaitu anti-KKN maka Aparat Penegakan Hukum mesti serius betul mengurus hal ini,” kata Yoseph kepada wartawan media ini di kediamannya, yang rimbun pepohonan nan sejuk dan tenang di seputaran pusat kota Saumlaki Rabu (01/11) siang.
“Saya berharap agar sistem penegakan hukum yang sudah baik segera bisa dilaksanakan, maka regulasi yang sudah mengatur dengan ketat, kalaulah kemudian tidak bisa menjangkau dalam pelaksanaannya maka mesti ada yang diselidiki.” Tandasnya.
Ketika ditanya media ini, penegakan hukum mana sj yang perlu di selidiki, Yosep ingatkan untuk selidiki kembali hasil audit BPK RI tahun 2019, kemana anggaran 9,3 milyard yang berdasarkan keputusan Paripurna istimewa DPRD KKT tahun 2019, proses hukum Pemda namun tidak jalan sampai saat ini. Tegasnya.
“Karena pasti masyarakat menginginkan adanya perbaikan dalam sistem pemerintahan, salah satunya anti-KKN, ingat anti-KKN,” tuturnya mengakhiri perjumpaannya dengan media ini.
Reporter : TT.04
Editor. : Redaksi
