Umat Sifnane Desak Nonaktifkan Wakil Ketua DPRD Tanimbar Reza Fordatkosu

Saumlaki, Mediatifatanimbar.id — Sejumlah warga yang mewakili umat Kuasi Paroki Tritunggal Maha Kudus Sifnane, Kecamatan Tanimbar Selatan, mendesak agar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Reza Fordatkosu, segera dinonaktifkan dari jabatannya. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi di Saumlaki, Jumat (10/10/2025).

Koordinator lapangan aksi, Liberatus Fenanlampir, menegaskan bahwa pihaknya meminta aparat penegak hukum segera memproses Reza Fordatkosu secara hukum. Demonstran menilai, Fordatkosu diduga sebagai pihak yang menghambat pembangunan Balai Sosial milik umat Katolik di Desa Latdalam.

“Kami menuntut agar kasus intoleransi ini menjadi perhatian serius. Oknum-oknum yang diduga terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami hadir untuk menuntut keadilan,” ujar Fenanlampir dalam orasinya di hadapan Wakapolres Kepulauan Tanimbar, Kompol Wilhelmus Bernard Minanlarat, dan aparat kepolisian.

Selain Fordatkosu, Fenanlampir juga menyebut dua nama lain yang diduga ikut menghambat pembangunan balai tersebut, yakni Carles Refwalu dan Eko Falirat. Mereka menilai, pernyataan ketiganya bersifat provokatif dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Menurut Fenanlampir, lahan yang menjadi lokasi pembangunan balai telah melalui proses transaksi dan sah sebagai aset Gereja Katolik Kuasi Paroki Tri Tunggal Maha Kudus Sifnane.

“Karena itu, alasan pelarangan membangun di atas tanah tersebut tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.

Dalam tuntutannya, para demonstran meminta pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan DPRD Tanimbar menonaktifkan Reza Fordatkosu dari jabatannya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam (3×24 jam). Mereka juga mendesak DPD dan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan partai.

Selain itu, para peserta aksi mengutuk pernyataan yang dinilai memecah belah kerukunan umat beragama di wilayah Tanimbar.

Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan demonstran melalui penasihat hukum Pius Batmomolin, S.H., menyerahkan dokumen tuntutan kepada Wakapolres Kepulauan Tanimbar. Penyerahan dokumen disaksikan oleh para tetua adat Desa Sifnane, aparat kepolisian, dan warga yang hadir dalam aksi tersebut.

Setelah itu, massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melanjutkan penyampaian tuntutan.

(TT-03)