Berita Kabupaten Maluku Barat Daya
Saumlaki, mediatifatanimbar.id –
Dalam upaya mengantisipasi Aksi unjuk rasa di gelar oleh Pemerintah dan masyarakat adat Desa Ustutun yang dapat berujung pada tindakan anarkis, TNI-Polri mengerahkan personelnya untuk mengamankan aksi tersebut sebagai bentuk upaya menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.
Pengerahan personel dalam pengamanan aksi unjuk rasa dari Polsek Wetar dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Bripda Jenner Maromon dengan dibantu oleh Danpos Direktorat Polairud Polda Maluku Bripka Halirat bersama 1 rekannya, Danramil 1511-06 Wetar Kapten Inf. Laurindo Dos Santos dan anggotanya, Komandan Pos BKO Yonif Raider 733 Lettu Ardana dan anggotanya serta Danpos TNI-AL Pulau Lirang Lettu Jumadi dan anggotanya.
Aksi unjuk rasa dilakukan oleh Pemerintah Desa Ustutun dengan melibatkan sejumlah warga dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat, bertindak sebagai orator adalah sdr. Lukas Mabaha (Tuan Tanah), sdr. Lekang Mabala (Pj. Pemerintah Desa), sdr. Niti Mabala (BPD), sdr. Marthen Mabala (Tokoh Masyarakat) dan sdr. Arianto Mabaha (Tokoh Pemuda) kemudian aksi unjuk rasa berlangsung di Kamp. perusahaan PT. Leunusa Karya Mandiri dan Kantor Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya pada Selasa siang (15/08/2023).
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh kelima orator tersebut ada beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain : Masyarakat Desa Ustutun tidak menerima adanya perbuatan pembodohan publik yang dilakukan oleh Kepala Balai Jalan Maluku sdr. Leuwol. S.T. M.T melalui Surat Kabar Maluku Express (edisi April 2022) yang mengungkapkan bahwa proyek pengerjaan jalan di pulau lirang telah selesai namun kenyataannya belum tuntas, Meminta kepada Presiden RI jangan dengan cara ini mendiskrimasikan warga di daerah perbatasan, Meminta DPRD Maluku dan Pemda Propinsi Maluku mengevaluasi kembali Balai Jalan Propinsi Maluku.
Selain itu para orator juga meresahkan sikap Kepala Balai Jalan Maluku sdr. Leuwol. S.T. M.T dan memintanya untuk melakukan klarifikasi atas apa yang sudah disampaikan melalui media masa terkait pembangunan sarana jalan di pulau lirang yang mana sesuai fakta sampai dengan saat ini proyek pengerjaan jalan belum terselesaikan.
Pada kesempatan ini Camat Wetar Barat sdr. F. Nahakwain selaku koordinator wilayah Kecamatan mengajak pemerintah Desa Ustutun, Tokor Masyarakat Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda mendatangi kantor Kecamatan untuk dilakukan mediasi, proses mediasi berjalan dengan baik namun tidak mencapai kata sepakat yang pada akhirnya pemerintah Desa dan masyarakat memasang sasi larangan pengerjaan proyek pada kamp. PT. Leunusa Karya Mandiri sampai adanya tanggapan dari DPRD Propinsi Maluku dan Balai Jalan Propinsi Maluku.
Pada tempat terpisah Kapolres Maluku Barat Daya AKBP Pulung Wietono, S.I.K melalui Kasi Humas Ipda Wempi R. Paunno mengatakan, Aksi unjuk rasa yang dilakuan oleh masyarakat adalah merupakan hak setiap Warga Negara secara bebas menyatakan pendapat di muka umum sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum.
“ Setiap orang secara hukum diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi tuntutan kepada pihak tertentu hendaknya memperlihatkan moralitas yang baik dan beretika serta menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga memberikan kesan tidak menjurus kepada adanya perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum. “ tegas Kasi Humas.
Kasi Humas juga menambahkan, Dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa telah disiagakan personel TNI-Polri guna mengamankan jalannya kegiatan tersebut dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kamtibmas dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja TNI-Polri.
“ Dengan adanya Sinergitas yang nyata antara sesama personel TNI-Polri dalam memupuk rasa solidaritas selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sehingga aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman dan lancar sebagai bentuk upaya menjaga kondusifitas kamtibmas. “ tutup Kasi H
Reporter : (MTT.09)
Editor. : Redaksi
