Batseran Freddy: Terpaksa pemilik Lahan Palang Jalan Poros Saumlaki, Tuntut Hak Keperdataan harus Terselesaikan Oleh Pemda

Berita Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Saumlaki, mediatifatanimbar.id- Salah satu Tokoh masyarakat Desa Olilit Freddy Batseran menyatakan bahwa, pemalangan jalan di Jalan Ir. Soekarno (Poros) Saumlaki yang adalah pusat kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebetulnya sudah berlangsung beberapa minggu lalu, namun karena pihak Pemerintah Daerah ulur-ulur waktu dan terpaksa dari pihak pemilik lahan harus ambil langkah tegas untuk pemalangan jalan, dengan tujuan hak keperdataan kami dari pemilik lahan wajib terselesaikan. Jelas Ferdy kepada Wartawan media ini, bertempat  halaman kantor BPKAD Kepulauan Tanimbar Senin 20/05/2024 pkl 09.47 Wit.

Menurut Freddy, saya juga punya tanah di jalan poros, hal ini kami berjuang bersama-sama para pemilik lahan asal desa Olilit untuk mencari hak keperdataan kami yang ditinggalkan sejak tahun 2002 yang lalu, kata Freddy, sudah terbayar tanaman tumbuh pada gusuran tanah yang diambil oleh pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dikala itu.

” Kami selalu menunggu terus tanpa membatasi diri dalam perjuangan, ternyata mereka lalu mengabaikan dan mengabaikan sehingga, sekarang waktunya untuk kami ambil langkah tegas Hak Keperdataan Kami pemda Segera selesaikan.” Beber Freddy.

Pemerintah Daerah MTB di kala itu, sudah menyelesaikan tanah sepanjang 100 m arah badan dinas sebelah timur dan sebelah barat di tahun 2005 yang lalu oleh panitia pengadaan tanah dikala itu, mulai dari Bupati Oratmangun sampai dengan staf, sesuai amanat Kepres Nomor: 55 Tahun 1993 tentang panitia pengadaan tanah disaat itu, untuk kepentingan umum jadi sudah selesai, terang Fredy

Sedangkan menjadi tuntutan hak pemilik lahan saat ini adalah 15 meter sebelah timur sesuai fakta pada kwitansi yang katanya di terima oleh mantan Kades Olilit Frans Salembun tahun 2007. Lebih jelas adalah Pernyataan mantan Kades F. Salembun dihadapan masyarakat Olilit bahwa ” Kwitansinya di kasih untuk pelengkap administrasi Lakateru, ternyata kwitansi yang di kasih itu kosong belum terisi apa-apa Kata mantan Kades.

Namun belakangan ini terbukti bahwa pada kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani oleh mantan Kades F. Salembun itu ternyata terbukti tertulis pada kwitansi tersebut pembebasan tanah sebelah timur 15 meter senilai Rp. 995.375.000.00, untuk para pemilik lahan 15 meter sebelah timur. Ternyata uang itu dari tahun 2007 sampai hari ini tidak pernah sampai ditangan para pemilik lahan. Selain itu sebagai bukti fakta dari mantan kades adalah telah membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima sekian uang yang tersirat dalam kwitansi fiktif itu. Ujarnya

Jadi hari ini, dimana Pemerintah Daerah yang sudah menganggarkan dana satu miliar untuk panjar dan diserahkan kepada pemilik lahan, disertai dengan berita acara di saksikan oleh Forkopimda berarti pemalangan sepanjang ruas jalan poros di cabut, ujar Freddy. Tetapi sebaliknya artinya tidak terealisasi maka, pemalangan jalan tidak akan pernah dicabut hingga mendapat jawaban resmi dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sebelum mengakhiri penjelasannya, Freddy atas nama seluruh Pemilik lahan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan pengguna jalan yang beraktifitas di seputar jalan poros, dan selanjutnya dirinya pun berharap kepada Pemerintah Kepulauan Tanimbar jangan lagi menunda-nunda atau berlama-lama karena kasus ini sudah tertinggal hingga 22 tahun sudah, marilah berpikir baik dan merasa memiliki daerah ini sehingga hal-hal mendasar seperti ini berkenaan segera di selesaikan. Pintahnya.

Reporter :  (TT-03)

Editor.     : Redaksi