Saumlaki, mediatifatanimbar.id- Di saat ekonomi kabupaten kepulauan Tanimbar sedang dalam kondisi carut marut dengan berbagai permasalahan yang mencekam namun lembaga yang telah di percayakan oleh rakyat untuk menyuarakan nasib mereka, namun suara jeritan itu hanya di abaikan begitu saja, bahkan sampai hak-hak dari masyarakat pun ikut di buang seperti kotoran dalam bak sampah.
Alhasil, hak-hak masyarakat belum juga di selesaikan, seperti hak nakes, upah material masyarakat yang belum terbayarkan, hak ASN yang belum di selesaikan, belum lagi di tambah lahan lahan masyarakat yang belum terbayarkan, bahkan defisit yang begitu besar yang mencapai ratusan milyaran namun para wakil rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat untuk menyuarakan hak itu, lebih berpihak pada hak pribadi pengusaha bahkan di duga jika UP3 itu di bayarkan maka otomatis ada sejumlah imbalan yang akan diterima oleh para wakil rakyat tersebut.
Kepada media ini, ketua DPC KSBSI ( Konfederasi Serikat Buruh Sejaterah Indonesia ) Kabupaten kepulauan tanimbar Gilang Kelyombar mengatakan, bisa-bisanya lembaga terhormat yang seharusnya menyuarahkan kepentingan masyarakat, hak ko lebih berpihak pada kepentingan cukong ketimbang suara rakyat yang setiap saat sedang menjerit akibat hak-hak mereka yang belum terbayarkan, sesalnya.
Apalagi lanjut Gilang, dengan kondisi defisit yang bukan rahasia lagi yang alami oleh daerah begitu besar tetapi mereka lebih memilih mengamankan kepentingan satu orang. Ada apa dibalik semua ini??. Kenapa hak rakyat yang harus di korbankan demi hanya menyenangkan kepentingan satu orang?? Penjabat Bupati juga harus bisa melihat ini. Dengan keadaan defisit yang begitu besar maka bukan UP3 yang harus di prioritaskan tetapi juga hak hak rakyat yang harus di perjuangkan juga.
” Apakah dengan cara menyiapkan anggaran puluhan milyar untuk menyelesaikan masalah UP3 itu adalah hal yang Urgent?. Menurut saya itu bukan Urgent, tapi malah akan membuat daerah ini malah semakin dalam keterpurukan. Masih banyak persoalan Urgent yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD saat ini yaitu, masalah hak hak tenaga kesehatan yang selama ini di abaikan bahkan bisa jadi semuanya akan angkat kaki keluar dari daerah ini, kemudian masalah hak hak ASN, masalah upah material, masalah lahan2 masyarakat yang sudah di pakai tapi belum terbayarkan. Ini masalah Urgent dan bukan UP3 yang menjadi prioritas, kesalnya.
Lanjut Gilang yang punya kapasitas sebagai aktifis di salah satu OKP ini mengatakan, yang namanya utang ya harus di bayar, namun ada kata TETAPINYA, yaitu pemerintah daerah dan DPRD harus bisa melihat kondisi daerah saat ini, bukan serta merta langsung membalik telapak tangan seperti tidak ada masalah yang terjadi di daerah ini. Menurutnya, dengan menyelesaikan masalah UP3 yang hanya milik orang tertentu, lantas bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi? Otomatis tidak menyelesaikan masalah malah akan memperburuk kondisi masyarakat tanimbar saat ini. Apalagi jumlah yang sudah ditetapkan adalah 34 M, ini bukan jumlah uang yang kecil.
Untuk itu solusi yang di tawarkan dan menjadi pertimbangan pemerintah daerah dan DPRD adalah jika 34 M itu sudah di anggarkan dan disetujui maka jangan saja UP3 yang di bayar tetapi dari 34 M harus di bayarkan juga hal lain yang merupakan tanggung jawab pemda seperti utang material, masalah nakes dan juga beberapa hal lainnya, agar jangan lagi ada indikasi bahwa pemerintah daerah dan DPRD lebih memihak kepada CUKONG saja.
Reporter.
(Amas).
Editor. Redaksi
