Berita Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Saumlaki, mediatifatanimbar.id- Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Drs Ruben B. Muriolkosau.MM menyatakan bahwa dari 3 Kecamatan yang belum terakomodir sebagai lokasi perioritas (Lokpri), senantiasa menjadi perhatian Deputi Infrastruktur Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), agar dapat ditetapkan sebagai Lokpri perbatasan. Ungkap Pj. Bupati saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Monev Terpadu & Kementerian/Lembaga di Tanimbar Selasa 18/10/2023 Pkl 11.43 Wit.
3 Kecamatan yang belum terakomodir sebagai Lopri perbatasan diantaranya; Kecamatan Wermaktian, Wuarlabobar dan Kecamatan Molu Maru, yang sering terabaikan dalam pengusulan program dan kegiatan sehingga mengakibatkan kesenjangan pembangunan dengan kecamatan yang lain di daerah ini, terang Pj Bupati.
Selain itu Pj. Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa, salah satu tugas Badan Naaional Pengelola Perbatasan (BNPP) yaitu melakukan Evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, yang tentunya akan di jadikan sebagai perencanaan kedepan.
Menurut Pj. Bupati, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Daerah ini telah ditetapkan sebagai PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasinal) cakupan wilayah ditunjuk 7 Kecamatan sebagai Lokpri perbatasan yakni Kecamatan Selaru, Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, dan Fordata.
Daerah ini, telah ditetapkan sebagai wilayah perbatasan tentunya menjadi perhatian maupun berbagai afirmasi kebijakan pemerintah, turut berpihak di daerah ini. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah fasilitas pembangunan infrastruktur yang segera dibangun seperti, dibidang pendidikan telah dibangun sarana dan prasarana pembangunan kelas baru, rehabilitasi maupun refitalisasi gedung sekolah dan perpustakaan termasuk pengadaan buku dan media pembelajaran.
Di bidang kesehatan telah dibangun rumah sakit serta sejumlah puskesmas di wilayah perbatasan. Kemudian dibidang pekerjaan umum telah dibangun sejumlah ruas jalan dan jembatan penghubung baik antar pulau, kecamatan maupun antar desa termasuk jalan strategis yang integrasi dengan sentra produksi perikanan dan pariwisata serta sejumlah rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perbatasan dan infrastuktur lainnya.
” Selanjutnya, terkait dengan kondisi ekonomi kita disaat ini, diantaranya pertumbuhan ekonomi mencapai 5,66%, penduduk miskin 3,88%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% dan indeks pembangunan manusia 63,45 koin.
“Adanya,salah satu terobosan yang membanggakan kita di Tanimbar ini adalah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga disaat ini mencapai 3,40%.”
Penjabat Bupati Muriolkossu sempat pula mengatakan bahwa, melalui kegiatan monev disaat ini, tentu memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Melalui kegiatan yang berharga ini, pihak Pemda Kepulauan Tanimbar memberikan apresiasi dan penghargaan atas terlaksananya kegiatan ini, dengan harapan melalui Saumlaki sebagai penetapan PKSN maka tentunya akan menjadi beranda depan Indonesia di bagian selatan NKRI atau cermin wajah bangsa presentasikan kemajuan negara kita,”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya; Deputi pengelolaan Infrastruktur kawasan perbatasan BNPP RI, Direktur pembangunan daerah khusus Kementerian Desa, para Asisten Deputi BNPP, para Pejabat struktural Kementerian Lembaga yang sempat hadir, Forkopimda, para Pimpinan OPD Lingkup setda Kepulauan Tanimbar dan para Camat se- Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta para undangan lainnya.
Reporter : (TT. 03)
Editor. : Redaksi
