Berita Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Saumlaki, mediatifatanimbar.id-
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Jeffry Apoly Rahawarin mengadakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Momev) BNPP Kementerian/Lembaga Ke Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ternyata realisasi anggaran yang diterima tentunya belum tercapai dengan benar.
Rapat Monev tersebut terselenggara atas inisiasi Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melalui Keasdepan Infrastruktur Fisik bertempat di pendopo Saumlaki 19/10/2023 pkl 11.15 Wit.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin, dalam sambutannya mengatakan bahwa banyak sekali realisasi anggaran di daerah ini belum tercapai dengan baik dan benar, sehingga menurutnya kegiatan- kegiatan tersebut dilaksanakan yang sifatnya biasa-biasa saja.
“Saya telah melaporkan hal ini kepada Mendagri selaku Kepala BNPP RI untuk melihat lebih dalam terkait pembangunan mana saja yang belum terealisasi, artinya anggaran telah dikucurkan namun masih saja terjadi kendala.”
Menurut Deputi ” apa hambatannya sehingga sejumlah pembangunan tidak bisa teralisasi?, karena dampaknya dari hal tersebut, maka dirinya mengajak sejumlah Kementerian Lembaga(KL) yang berkompoten mendampingi saya umtuk datang ke Tanimnar demi melaksanakan Monev ini,” terang Deputi BNPP RI.
“Saya melihat kedepan BNPPD baik Provinsi dan Kabupaten/kota sudah harus dibawah BNPP RI, menurutnya regulasi ini kita harus rubah, supaya tidak terbebani agar tidak banyak kendala yang dihadapi.” Ujar Jefry
Maksud dan tujuan dari kegiatan monev ini tentunya akan diadakan semacam panel dan atau berdiskusi, kemudian dari setiap perwakilan KL akan menyampaikan terkait dengan seberapa anggaran yang telah digulirkan di daerah ini, sehingga dapat diketahui bahwa, anggaran yang digulirkan sekian tetapi yang ternyata diterima di daerah hanya sekian. Usai dari Rapat ini, tentu akan dilakukan kunjungan ke sejumlah lokasi pembangunan di daerah ini yang tentunya sudah masuk dalam agenda pengawasan, tuturnya
Selain itu, dirinya pun menekankan agar dari setiap OPD yang mengusulkan pembangunan selalu mendapat kajian matang, demi daerah tentu di akomodir atau dianggarkan, sangat disayangkan bahwa, kesiapan anggarannya sudah tersedia dan saat proses kerjakan ternyata tanah lagi-lagi bermasalah, karena hal ini tentu sangat sensitif sehingga tanahnya jelas barulah pengusulan pembangunan, tandas Deputi pengelola Infrastruktur BNPP RI.
Selanjutnya, Jeffry menjelaskan, kebijakan pengelolaan perbatasan negara telah bergulir selama 15 tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kebijakan tersebut kemudian melahirkan Perpres Nomor 12 tahun 2010 tentang BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan).
Terkait dengan UU Nomor 43 tahun 2008 tersebut juga telah mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perbatasan.
“Kemudian melahirkan Permendagri Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan BPPD di Prov/kab/kota, yang kemudian diubah menjadi Permendagri Nomor 140 tahun 2017,” urainya.
Selanjutnya, dirinya menjelaskan secara keseluruhan bahwa, di tahun 2023 ini tentu banyak masalah, terkait dengan anggaran yang di kucurkan. di tahun ini dana yang di tetapkan untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan senilai Rp. 7,717 triliun, sedangkan untuk anggaran tahun 2024 mendatang dipeekirakan sekitar 15 teliun. Terangnya
Sedangkan Anggaran untuk tahun 2023 ini, untuk tingkat Provinsi senilai Rp.7 ratuaan miliar dan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar senilai Rp. 105 miliar, beber Jefry.
” Rapat yang diselenggarakan saat ini, nantinya akan dijadikan sebagai bahan masukan diskusi-diskusi berikutnya guna mendapatkan solusi dalam mengoptimalkan peran dan fungsi BNPP dan BPPD serta mencari pola koordinasi yang tepat antara BNPP di pusat dan BPPD yang ada di daerah,” tandasnya
Juga dirinya berharap, melalui forum ini dapat terus bergulir untuk dapat menjawab berbagai isu dan dinamika yang muncul dan menghimpun ide, gagasan yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan.
“Hal ini, harus diselenggarakan tujuannya guna dapat lebih mengoptimalisasi peran dan fungsi BNPP dan BPPD ke depan lebih baik lagi, tidak saja dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur fisik semata, namun kebutuhan-kebutuhan infrastruktur lainnya,” tutupnya.
Reporter : (TT.03)
Editor. : Redaksi
